apapun yang engkau dapatkan, maka berbagi. agar kamu menjadi manusia yang bermanfaat bagi semuanya, barakallah.
Sabtu, 14 Juni 2014
Konflik ekstern berdampak pada Kinerja Public Relations
Konflik ekstern berdampak pada Kinerja
Public Relations
Oleh
Putri
Setia Ningsih (13321116)
Kelas
A
Program
Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas
Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas
Islam Indonesia
2014
Abstract
This article
describes how relationships hummas (public relations) or public relations
company of malaysia airlines aircraft MH370 with the Government. In the company
of a role of hummas or public relations within a company is very important and
influential in the urgency the Government relations. The relationship mayrakat the Government is very
concerned, because in the case of the loss of the aircraft malaysia airlines
had a very big impact, when something companies incur problems like the loss of
the aircraft in case of malaysia airlines MH370, then a publict relations or
public relations act for describes and handle opinions audiences or the public
regarding this with knowledge of the fixed communication efficiently so as to
establish the image of the company or the airline malaysia airlines remained
good and the name of the Government of malaysia which remains fragrant in the
eyes of the public.
Keyword: the urgency of government
relations, public relations, communications role efficiently
PENDAHULUAN
Sejak
berakhirnya perang dunia kedua, public
relations atau sering disebut dengan kata humas, merupakan suatu bidang
baru yang muncul di kalangan perusahaan. Public
relations atau hummas berawal dari negara Amerika serikat yang mana pada
saat itu public relations sebagai
perekat hubungan dalam kehidupan yang digunakan oleh Will Blacktone pada tahun
1765 untuk menyatakan hubungan kemasyarakatan dalam ketatanegaraan. Dan abad ke
XX muncul beberapa biro penasehat public
relations yang mandiri. Pada tahun 1960-an terjadi penuntutan akan
persamaan hak dan demokrasi menuntut partisipasi dan keterbukaan di semua
bidang dan lingkungan, hingga pada tahun 1970-an public relations mengalami perkembangan didalam suasana keterbukaan
baik dalam bidang usaha atau perusahaan tetapi juga di bidang pemerintahan.
Kegiatan
public relations atau hummas bukan
hanya menyalurkan informasi, perekat hubungan dan menciptakan suasana yang
menyenangkan di dalam instasi kepada khalayak guna menciptakan citra sebuah
kegatan usaha yang sudah ada. Namun, Public
relations atau hummas senantiasa berkaitan dengan kegatan-kegiatan yang
diharapkan akan muncul suatu dampak perubahan yang positif setiap hari(assegaff,
1982: 3). Manusia setiap harinya melakukan Kegiatan public relations dari mulai bangun tidur, menyalakan televisi,
menyalakan handphone yang bermerek dan sarapan pagi di cafe yang terkenal,
kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan public
relations atau hummas karena telah diselenggarakan oleh perusahaan penyedia
produk dan jasa, yang telah di nikmati untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan
manusia dengan pelayanan yang maksimal.
Dengan
begitu public relations atau hummas
dapat didefinisikan sebagai stakeholder yang
artinya adalah pemangku kepentingan untuk menjalin hubungan yang baik kepada
khalayak atau publik. Di dalam kegiatan public
relations atau humas, hummas membedakan adanya dua khalayak menjadi tujuan
yakni khalayak intern yaitu khalayak yang menjadi bagian di dalam perusahaan
tersebut seperti karyawan atau buruh kerja, pengambil keputusan di dalam
perusahaan tersebut dan pemegang saham. Sedangkan khalayak ekstern yaitu orang
luar di perusahaan seperti pemerintahan, dan masyarakat umum yang ingin
diberkan penerangan atau informasi untuk dapat membina goodwill-nya.
PEMBAHASAN
Public reltion
di dalam pemerintahan berbeda dengan public
relations yang berada di perusahaan atau institusi swasta. Public relations yang ada di sebuah
perusaahan atau instituisi swasta lebih
berfokus kepada kepentingan bekerja dalam tujuan untuk komersial, dengan tujuan
membangun image peruahaan serta meningkatkan penjualan atau provit.
Public reltions
pemerintah tidak memeliki kepentingan komersial dan bisnis. Tidak ada tujuan
provit yang diemban oleh public relations
pemerintah karena tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi tidak
terjadi baik bentuk produk barang maupun jasa peayanan yang ditawarkan kepada
pihak yang membutuhkan secara komersial(darmastuti, 2007: 137)
Berlandaskan
pada public service atau public utilities demi kepentingan
pelayanan umum (masyarakat), public
relations pemerintah mempunyai fungsi pokok(darmastuti, 2007: 137) yaitu :
1. Mengamankan
kebijaksanaan dan program kerja pemerintahan yang diwakilinya.
2. Memberi
pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan informasi mengenai kebijaksanaan hingga
mampu mensosialisasikan.
3. Menjadi
komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjabatani
kepentingan instansi pemerinta dan masyarakat
4. Berperan
serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi
mengamankan stabilitas dan program pembangunan baik jangka panjang maupun
jangka pendek.
Pelayanann
yang dilakukan oleh public relations
pemerintah juga ada macam-macamnya, mulai dari bidang layanan kesehatan,
keamanan, dan politik. Seperti bidang layanan oleh bidang pelayanan hukum,
pendidikan, kesehatan dan humas d lembaga BUMN. Dengan harapan dapat membangun
hubungan antara pemerintah, perusahaan dan publik berjalan dengan baik.
Harapan
lainnya juga, seorang humas dari pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan dan
nformasi yang efektif kepada khalayak ataupun publik baik mayarakat di dalam
negeri maupun mayrakat di luar negeri. Dengan tetap menjaga komunikasi yang
efektif dan dapat memotivasi rakyat dan mempunyai pengaruh besar terhadap
rakyat melalui pesan-pesan yang akan di sampaikan kepada khalayak yaitu rakyat.
Karena
ada perbedaan antara public relations perusahaan atau instituisi swasta dengan public reltions pemerintah, maka etika publc relations pemerintah juga berbeda.
Pada prinsipnya, tugas dan fungsi humas pemerinta berlandaskan pada two ways of comunication(darmastuti,
2007: 140). Tugas dan fungsi public
relations pemerintah (darmastuti, 2007: 140) yaitu:
- Berorientasi demi kepentingan dan tujuan politis dan birokarsi dinas pemerintah
- Memberikan penerangan dan pendidikan mayrakat umum
- Mampu meyakinkan masyrakat dan mensosialisasikan maksud dan tujuan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah
- Menyampaikan dan memonitor pendapat umum yang berkembang, agar peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan kenyataan serta dapat diterima oleh masyarakat.
khalayak
ekstern yaitu orang luar di perusahaan seperti pemerintahan, dan masyarakat
umum yang ingin diberkan penerangan atau informasi untuk dapat membina
goodwill-nya dengan begitu public
relation mempunyai hubungan dengan pemerntah. Dengan berkomunkasi secara
profesional, seorang public relations mempunyai
tugas bertemu kelompok atau institusi adalah bertemu dengan pers. Tugas ini
bukan perkara mudah karena berhubungan dengan pesan yang harus disampaikan
kepada khalayak luas. Apabila tidak berhati-hati dalam menyampaikan suatu
informasiakan membawkan dampak negatif yang sangat fatal bukan hanya dirinya
sendiri, juga terhadap perusahaan tempat public
relations bekerja(darmastuti, 2007: 133).
Oleh
karena itu seorang public relations
harus mempunyai statemen pers. Statemen dn acuan public relations yang dapat dijadikan acuan public reltons ketika menjalankan komunikasi dengan
pers(darmasturi, 2007: 133) yaitu:
- 1. Tidak mengeluarkan berita yang bersifat negatif
- 2. Tidak menyebarluaskan publkasi yang tidak menguntungkan
- 3. Tidak menghadirkan statement yang memungkinkan dapat menimbulkan missunderstanding, konotatif, kontroversial dan polemik
- 4. Mengungkapkan pesan yang secara terbuka
Penjelasan
di atas, dapat kita ketahui yang menjadi penekanan dalam, etika public reltions dengan pihak eksternal
adalah kejujuran dari setiap informasi yang diberikan oleh public reltions terhadap audiens atau khalayak(Darmastuti, 2007:
134). Fenomena yang terjadi sering kali bertolak belakang dengan teori-teori
yang ada. Banyak kasusu yang kenyataannya tidak sesuai dengan opini-opini
publik.
Tidak
hanya dalam kemahiran komunikasi yang efektif saja, tapi dalam pengambilan
keputusn juga harus diperhatikan serta dapat menangani opini-opini publik. Permasalahan
masalah oleh anderson(dalam buku teori pembuatan keputusan, 2006: 1)
mendefinisikan sebagai proses yang diawali dengan pengamatan perbedaan di
antara keadaan aktual dengan keadaan yang diingikan, untuk kemudian dilanjutkan
degan melakukan langkah untuk memperkecil atau menghilangkan perbedaan
tersebut. Menurut Anderson(basyaib, 2006: 2), pemecahan masalah terdiri dari
tujuh langkah yaitu:
1. Pengenalan
dan pendifinisikan permasalahan
2. Penentuan
sejumlah solusi alternatif
3. Penentuan
kereteria yang akan digunakan dalam mengevaluasi solusi alternatif
4. Evaluasi
solusi alternatif
5. Pemilihan
sebuah solusi alternatif
6. Implementasi
solusi alternantif terpilih dan,
7. Evaluasi
hasil yang diperoleh untuk menentukan diperolehnya solusi yang memuaskan.
Selanjutnya
seorang humas harus bisa menanggapi opini-opini publik. Istilah opini publik
sebagai terjemahan dari bahasa inggris public
oponion, yang dimasyrkat kita kenal dengan istilah pendapat umum, telah
disinggung berulang kali dalam pembahasan di muka(efendy, 2001: 85).
Permasalahan akan timbul apabila opini itu menjadi opini publik (public opinion), menyangkut orang banyak karena
berkaitan dengan kepentngan orang banyak(efendy, 2002: 87).
Contoh
kasus Penerbangan
MH370 milik Malaysia Airlines hilang pada 8 Maret 2014 dini hari. Pesawat yang
melayani rute Kuala Lumpur-Beijing ini membawa 239 penumpang dan awak, yang
lebih dari separuhnya merupakan warga negara China. Hilangnya pesawat Boeing
777-200ER dengan nomor penerbangan MH370 memiliki dampak yang dramatis bagi
perusahaan malaysia airlines serta pemerintahan malaysia. Banyak opini publik
mengenai kasusu ini, diantaranya dari pihak pemerintah (perdana mentri, Plt
Menteri Transportasi Malaysia),
masyarakat (korban) dan para ahli penerbangan.
perusahaan Malaysia
Airlines merupakan maskapai pelat merah dengan 69 persen sahamnya adalah milik
Pemerintah Malaysia. Pada konferensi pers, Kamis, Menteri Pertahanan yang juga
adalah Plt Menteri Transportasi Malaysia, Hishamuddin Hussein, menyatakan,
pemerintah tak akan lagi memberikan bantuan keuangan lebih lanjut.
Analisis
penerbangan dari endau analytics yang berbasis di malaysia shukor yusof menyatakan
"Saya tidak berharap melihat perubahan apa pun. Kemauan politik untuk
mengubah tidak ada. Saya yakin maskapai ini akan mencari alasan untuk
menjelaskan mereka kalah. Yng mana insiden MH370 bisa menjadi amunis bagi
pemerintahan perdana menteri Najib Razak untuk mendesak reformasi atau
perubahan malaysia airlines.
Mengapa demkian,
karena peristiwa malaysia airlines MH370 memberikan tantangan besar dalam
lingkungan yang sudah penuh tantangan, imbuh Mohshin. Para analis menyalahkan
manajemen yang buruk, tenaga kerja yang membengkak, serikat pekerja yang
terlalu kuat, dan persaingan industri yang ketat sebagai masalah utama Malaysia
Airlines.
Para
keluarga korban yang menuntut untuk mengembalikan keluarga mereka. Korban
pesawat yang dari beberapa negara, dari cina, dan indonesia. Pemerntah malaysia belakangan ini
kerap diprotes warga china karena dinilai lamban dan memberikan informasi yang
tidak jelas. Pemerintahan china mengecam cara malaysia menangani kasus ini,
namun sikapnya terlihat melunak mengingat tidak semua informasi sensitif dapat
dikeluarkan ke publik. Pemerintahan malaysia di anggap lamban dan
berbelit-belit dalam menangani kasusu hilangnya pesawat malaysia airlines.
Seorang
analisis bernama tom allard, editor bidang domestik media tersebut menuliskan
dan merangkum kejanggalan dan informasi dari beberapa negara yang dianggap
telat disampaikan. ini merupakan salah satu hambatan dalam proses pencarian
pesawat yang sampai sekarang belum membuahkan hasil hingga saat ini.
Ketidakjelasan
informasi pertama dari malaysia, yang mana merupakan negara asal maskapai dari
malaysa airlines yang terkena musibah. Mlysia di kecam karena dianggap salah
mengambil keputusan. Hal ini terkait dengan informasi yang mengatakan bahwa
pesawat dengan nomor penerbangan MH370 ternyata berbelok arah. Pemerintahan
malaysia mengumumkan psawat berbelok arah sekitar pukul 02.15 waktu setempat.
Pesawat
malaysia airlines merupakan maskapai yang 69 persen sahamnya adalah milik
Pemerintah Malaysia. Sehingga kasusu ini masih ada campur tangan oleh
pemerintah, dan keputusan pemerintah dan perusahaan digolongkan dalam keputusan
bersama bukan personal. Dari kasus ini jelas bahwa permasalahan telah
menghadirkan tujuan yang saling menguntungkan, karena kasus ini membawa nama
negara malaysia di kalangan publik.
Pemerintah
malaysia berupaya dalam menangani kasusu ini, hingga banyak negara-negara yang
mencoba membantu mencari pesawat ini, tapi hasilnya nihil dan banyak
bermunculan teori-teori yang berpendapat mengenai hilangnya pesawat malaysia
airlines MH370. Hingga sampai negara yang sering disebut dengan negara jiran
itu dihujani oleh beberapa kritkan pedas dari khalayak atau publik. Pemerintah
malaysia di anggap tidak mampu menangani kasus ini, dan hingga kini pemerintah
malaysia belum juga bisa menjelaskan penyebab dan di mana pesawat yang membawa
239 penumpang itu berada.
Berdasarkan
informasi ini, hampir semua negara memberitakan secara serentak dan hampir
semua media massa di negara bersangkutan seperti malaysia, cina, australia dan indonesia
memberitakannya sebagai berita utama. Kasusu ini menjadi perbincangan hangat
dikalangan khalayak masyrakat. Walau menyedihkan, karena tidak ada kejelasan
mengapa dan dimana keberadaan pesawat ini. Malaysia dianggap memberikan
informasi bohong.
Kasusu ini
merupakan satu contoh tindakan komunikasi yang menyesatkan bagi komunikan, dan
publik khususnya bagi para keluarga korban yang berasal dari negara lain. Pesan
yang disampaikan hanya berdasarkan teori-teori yang berifat prediksi dan
analisis yang membesar-besarkan fenomena saja. Ini menandakan bahwa seorang publc relations ataupun hummas didalam
pemerintahan dan perusahaan malaysia kurang menerapkan beberpa statement dan
acuan dalam kasusu ini.
Hubungan
masyarakat pemerintah di klasifikasikan humas menjadi humas pemerintahan pusat
(central government) dan humas pemerintahan daerah (local government). Yang mana keduanya
mempunyai tugas masing-masing dan mempunyai peran yang saling berkaitan sesuai
dengan klasifikasi humas.
Humas
pemerintahan memiliki dua tugas yaitu pertama menyebarluaskan informasi secara
teratur mengenai kebijaksanaan, perencnaan, dan hasil yang telah di dicapai dan
yang kedua menerangkan, dan mendidik publik mengenai perundang-undangan,
peraturn-peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat
sehari-hari. adapun tugas lainnya yaitu menasehati pimpinan departemen dalam
hubungannya dengan reaksi atau tanggapan publik terhadap kebijaksanaan yang
dijalankan.
Untuk
mennaggap permasalahan ini maka di butuhkan penanganan khusus dan dibutuhkan
beberapa waktu dan proses untuk menangani kasusu ini. Penulis menganalisis
bagaimana seorang humas ataupun pihak pemerintah harus bertindak dan berfikir
peka terhaap kasusu ini.
Dengan
melihat kasus ini maka seorang humas bertindak untuk memperkecil opini-opini
publik. Seorang humas harus mengetahuiapa etika-etika dalam kehumasan sebelum
mengambil tindakan dalam penyampaian informasi agar tetap terjalin anatara
perusahaan dengan pemerintah dan pemerintah dengan publik atau masyrakat
Humas
pemerintahan pusat ditentukan oleh sistem pemerintahan yang bersangkutan.
Demikian Sam Black (dalam buku hubungan masyarakat, 2002: 38) pengorganisasian
dan mekanisme kerja humas pemerntahan pusat sudah tentu tidak mungkin sama
antar negara yang satu dengan negra lainnya.
Di
malaysia dengan sistem pemerintahan parlementer yang mana kepala negara
dipegang oleh yang dipertuan Agong, Ia dipilh setap 5 tahun oleh sebuah lembaga
bernama conference of ruler Kepala
negara berwenang mengangkat perdana menteri (PM). Di malaysia peran humas sangat penting, walau
malaysia mempunyai ciri tersendiri dalam mengelola kehumasan.
Public relations di
malaysia sangat membantu dalam partisipasi masyarakat untuk menjmin
keberhasilan pelaksanaan semua progrm pemerintahan. Yang mana public relatons telah membantu negara
malaysia untuk menanamkan harmoni dan kesatuan antara ras atau kelompok etnis.
Contoh kampanye yang berhubungan dengan masyrakat yang telah diselenggarakan
oleh PR ini adalah Program Civic, Civic dan temu Hari Civic. Mereka bekerja
keras untuk memberikan publisitas dengan peran dan fungsi PR dan lembaga
pemerintah yang didirikan.
Swasta
perusahaan publc relations di malaysia dia antaranya terdapat Rantau PR yang
menawarkan pelayanan mula dari rencana strategi dan kampanye publik untuk
menulis dan media layanan umum. Dengan memegang perusahaan dan komunikasi
pemerintah, pelatihan media, manajemen acara dan jasa serta hubungan masyrakat
dalam konferensi, seminar dan pameran.
Rantau
PR adalah anggota relations asosiasi
malaysia (PRCAM) layanan yang ditwarkan oleh rantau PR dapat dibagi menjadi
empat yaitu:
1. PR
corporate, seorang humas yang menciptakan dan mempertahankan citra yang kuat
dan stabil dan positif untuk mendefinisikan persepsi publik perusahaan dan
menangani krisis managemen.
2. Pameran PR, yang dimaksud yaitu ketika sebuah perusahaan akan mengadakan pameran, seminar, dan konferensi seorang humas harus mampu memiliki pengalaman dalam mengorganisir pada paparan media terkait dengan acara tersebut.
3. PR gaya hidup, kegiatan seorang humas mengkampanyekan publisitas seperti untuk kecntikan, kosmetik, fashion, home furnishing, olahraga, dan kesehatan klen, untuk sadar memanfaatkan perpaduan dari hubungan masyrakat, promosi silang, acara menarik, penempatan produk dan publikasi situs WEB.
4. Teknologi PR, kegiatan seorang humas yang harus mampu melayani berbagai industri dan klie teknologi dalam jaringan, nternet-pasar terkait, perangkat lunak, keamanan, CRM, aplikasi, ERP, pendidikn, telekomunikasi dan gaya hidup digital.
ini
merupakan sistem kehumasan didalam sebuah pemerintahan malaysia, tapi didalam
setiap sistem kehumasan diberbagai negara tetap saja seorang humas harus
mengerti kode etik profesi sebagai public
relations.
Hubungan
masyrakat pemerintahan daerah sama dengan humas pemerintahan pusat dalam hal
pengorganisasin dan mekanisme kerja. Bedanya hanya dalam ruang lingkup,
tergantung bagaiman keadaan geografis dari sebuah negara tersebut. Malaysia
adalah negara yang tidak berkepulauan tapi mempunyai wlayah yang terpisah oleh
lautan sehingga
PENUTUP
Setiap
perusahaan pastinya dihadapi oleh permasalahan khalayak atau publik intern dan
ekstern seperti kasusu hlangnya pesawat malaysia arlines. Seringkali masalah
ini muncul dari khalayak ekstern, karena kuarangnya komunikasi yang efektif
antara perusahaan dengan khalayak ekstern. Dengan begitu seorang public
relations atau hummas harus banyak mengetahui tentang khalayak yang dituju
(target audience) secara terperinci agar tercapainya komunikasi yang efektif.
Untuk dapat terjalin komunikasi yang efektif maka seorang public relations atau hummas harus menjadi seorang komunikator yang
handal.
Menurut
willbur Schram (dalam buku etika PR dan E-PR, 2007: 107) Komunkator yang handal
haruslah mempersapkandiri dengan berusaha mengenali khalayak atau audience-nya
supaya pesan yang disampaikan dapat ditanggapi. Oleh karena itu ada beberapa
langkah-langkah yang dapat dilakukan agar pesan yang dikrim dapat mengenai
sasaran, yaitu pesan harus dirancang sedemikian rupa, pesan yang digunakan,
menggunakan lambang-lambang yang dimengerti oleh komunikan, pesan yang
disampaikan dapat memenuhi kebutuhan komunikan serta memberikan saran, dan
pesan yang disampaikan berupa saran yang memberikan suatu solusi atau jalan
keluar.
Selain
melakukan komunikasi yang efektif, seorang humas harus bisa memperkecil
permasalahan-permasalah opini-opini dari khalayak publik. Dengan melihat
statement serta langkah-langkah dalam penilaian pengambilan keputusan. Humas
juga harus berwawasan yang luas agar mengerti batasan-batasan dalam penyampaian
informasi kepada publik.
Meski
cara pemerintah malaysia menangani krisis ini cukup ceroboh, perlu kita pahami
bahwa kasusu ini merupakan insiden aneh dalam sejarah penerbangan sipil. Opini
publik juga seharusnya menyalahkan otoritas malaysia secara sengaja menutupi
informasi karena tidak adanya bukti yang kuat.
Kasusu
ini dapat menjadi pelajaran bagi para generasi public relation atau humas di
negara lainnya, khususnya untuk negara tercinta ini yaitu negara indonesia.
Bahwa Seorang hummas harus mampu mengatasi opini-opini khalayak atau publik
agar tetap terjalin nama baik antara masyarakat dengan pemerintah dengan
memberikan informasi yang benar serta dengan cara berkomunikasi yang efektif.
Suatu perusahaan baik instansi swasta maupun perusahaan pemerintah, harus
mempunyai kesadaran bahwa keberadaannya tidak lepas dari keberadaan keberadaan
lembaga-lembaga lain, masyrakat, pemerintah maupun khalayak intern (karyawan).
Daftar
pustaka
Effendy, onong uchjana. 2002. Hubungan masyarakat:suatu studi komunikasi.
Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
Herlambang, susatyo. 2010. Public relations and customer service.
Yogyakarta: penerbit Gosyen Publishing.
Darmastuti, rini. 2007. Etika PR dan E-PR. Yogyakarta: penerbit
Gava Media.
Assegaff, H Dja’far. 1982. Hubungn masyrakat dalam praktek. Jakarta
timur: Ghalia Indonesia
Indrasafitri, diana. 2008. Bekerja sebagai public relations.
Erlangga group: gelora aksara pratama
Basyaib, fachmi. 2006. Teori pembuatan keputusan. Jakarta: PT
Grasindo
http://news.liputan6.com/read/2024311/anwar-ibrahim-jawab-isu-terlibat-hilangnya-malaysia-airlines#sthash.pYsAiuTo.dpuf diakses
pada tanggal 10 juni 2014 pukul 03.45 WIB
http://www.harianaceh.co.id/tag/malaysia-airlines/page/6?print=print-page&lang=en diakses
pada tanggal 11 juni 2014 pukul 11.45 WIB
http://news.detik.com/indeksfokus/1478/pesawat-malaysia-airlines-hilang diakses
pada tanggal 11 juni 2014 pukul 22.00 WIB
sekian dan terimakasih
semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua :)
Senin, 09 Juni 2014
Kamis, 05 Juni 2014
Rabu, 04 Juni 2014
Langganan:
Postingan (Atom)