DREAM

DREAM
keindahan yang tertuang salam satu Frame

Sabtu, 14 Juni 2014

crew artistik (putri, tania, dan nadia) beserta para crew laninnya dan para talent









contoh Desain sederhana menggunakan Photo Shop CS5










Konflik ekstern berdampak pada Kinerja Public Relations



Konflik ekstern berdampak pada Kinerja 
Public Relations



Oleh
Putri Setia Ningsih (13321116)
Kelas A

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
2014


Abstract
This article describes how relationships hummas (public relations) or public relations company of malaysia airlines aircraft MH370 with the Government. In the company of a role of hummas or public relations within a company is very important and influential in the urgency the Government relations. The relationship mayrakat the Government is very concerned, because in the case of the loss of the aircraft malaysia airlines had a very big impact, when something companies incur problems like the loss of the aircraft in case of malaysia airlines MH370, then a publict relations or public relations act for describes and handle opinions audiences or the public regarding this with knowledge of the fixed communication efficiently so as to establish the image of the company or the airline malaysia airlines remained good and the name of the Government of malaysia which remains fragrant in the eyes of the public.

Keyword: the urgency of government relations, public relations, communications role efficiently



PENDAHULUAN
Sejak berakhirnya perang dunia kedua, public relations atau sering disebut dengan kata humas, merupakan suatu bidang baru yang muncul di kalangan perusahaan. Public relations atau hummas berawal dari negara Amerika serikat yang mana pada saat itu public relations sebagai perekat hubungan dalam kehidupan yang digunakan oleh Will Blacktone pada tahun 1765 untuk menyatakan hubungan kemasyarakatan dalam ketatanegaraan. Dan abad ke XX muncul beberapa biro penasehat public relations yang mandiri. Pada tahun 1960-an terjadi penuntutan akan persamaan hak dan demokrasi menuntut partisipasi dan keterbukaan di semua bidang dan lingkungan, hingga pada tahun 1970-an public relations mengalami perkembangan didalam suasana keterbukaan baik dalam bidang usaha atau perusahaan tetapi juga di bidang pemerintahan.
Kegiatan public relations atau hummas bukan hanya menyalurkan informasi, perekat hubungan dan menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam instasi kepada khalayak guna menciptakan citra sebuah kegatan usaha yang sudah ada. Namun, Public relations atau hummas senantiasa berkaitan dengan kegatan-kegiatan yang diharapkan akan muncul suatu dampak perubahan yang positif setiap hari(assegaff, 1982: 3). Manusia setiap harinya melakukan Kegiatan public relations dari mulai bangun tidur, menyalakan televisi, menyalakan handphone yang bermerek dan sarapan pagi di cafe yang terkenal, kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan public relations atau hummas karena telah diselenggarakan oleh perusahaan penyedia produk dan jasa, yang telah di nikmati untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dengan pelayanan yang maksimal.
Dengan begitu public relations atau hummas dapat didefinisikan sebagai stakeholder yang artinya adalah pemangku kepentingan untuk menjalin hubungan yang baik kepada khalayak atau publik. Di dalam kegiatan public relations atau humas, hummas membedakan adanya dua khalayak menjadi tujuan yakni khalayak intern yaitu khalayak yang menjadi bagian di dalam perusahaan tersebut seperti karyawan atau buruh kerja, pengambil keputusan di dalam perusahaan tersebut dan pemegang saham. Sedangkan khalayak ekstern yaitu orang luar di perusahaan seperti pemerintahan, dan masyarakat umum yang ingin diberkan penerangan atau informasi untuk dapat membina goodwill-nya.


PEMBAHASAN
Public reltion di dalam pemerintahan berbeda dengan public relations yang berada di perusahaan atau institusi swasta. Public relations yang ada di sebuah perusaahan atau  instituisi swasta lebih berfokus kepada kepentingan bekerja dalam tujuan untuk komersial, dengan tujuan membangun image peruahaan serta meningkatkan penjualan atau provit.
Public reltions pemerintah tidak memeliki kepentingan komersial dan bisnis. Tidak ada tujuan provit yang diemban oleh public relations pemerintah karena tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi tidak terjadi baik bentuk produk barang maupun jasa peayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial(darmastuti, 2007: 137)
Berlandaskan pada public service atau public utilities demi kepentingan pelayanan umum (masyarakat), public relations pemerintah mempunyai fungsi pokok(darmastuti, 2007: 137) yaitu :
1.      Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintahan yang diwakilinya.
2.      Memberi pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan informasi mengenai kebijaksanaan hingga mampu mensosialisasikan.
3.      Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjabatani kepentingan instansi pemerinta dan masyarakat
4.      Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan baik jangka panjang maupun jangka pendek.
Pelayanann yang dilakukan oleh public relations pemerintah juga ada macam-macamnya, mulai dari bidang layanan kesehatan, keamanan, dan politik. Seperti bidang layanan oleh bidang pelayanan hukum, pendidikan, kesehatan dan humas d lembaga BUMN. Dengan harapan dapat membangun hubungan antara pemerintah, perusahaan dan publik berjalan dengan baik.
Harapan lainnya juga, seorang humas dari pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan dan nformasi yang efektif kepada khalayak ataupun publik baik mayarakat di dalam negeri maupun mayrakat di luar negeri. Dengan tetap menjaga komunikasi yang efektif dan dapat memotivasi rakyat dan mempunyai pengaruh besar terhadap rakyat melalui pesan-pesan yang akan di sampaikan kepada khalayak yaitu rakyat.
Karena ada perbedaan antara public relations  perusahaan atau instituisi swasta dengan public reltions pemerintah, maka etika publc relations pemerintah juga berbeda. Pada prinsipnya, tugas dan fungsi humas pemerinta berlandaskan pada two ways of comunication(darmastuti, 2007: 140). Tugas dan fungsi public relations pemerintah (darmastuti, 2007: 140) yaitu:
  •   Berorientasi demi kepentingan dan tujuan politis dan birokarsi dinas pemerintah
  •    Memberikan penerangan dan pendidikan mayrakat umum
  •  Mampu meyakinkan masyrakat dan mensosialisasikan maksud dan tujuan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah
  •  Menyampaikan dan memonitor pendapat umum yang berkembang, agar peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan kenyataan serta dapat diterima oleh masyarakat.
khalayak ekstern yaitu orang luar di perusahaan seperti pemerintahan, dan masyarakat umum yang ingin diberkan penerangan atau informasi untuk dapat membina goodwill-nya dengan begitu public relation mempunyai hubungan dengan pemerntah. Dengan berkomunkasi secara profesional, seorang public relations mempunyai tugas bertemu kelompok atau institusi adalah bertemu dengan pers. Tugas ini bukan perkara mudah karena berhubungan dengan pesan yang harus disampaikan kepada khalayak luas. Apabila tidak berhati-hati dalam menyampaikan suatu informasiakan membawkan dampak negatif yang sangat fatal bukan hanya dirinya sendiri, juga terhadap perusahaan tempat public relations bekerja(darmastuti, 2007: 133).
Oleh karena itu seorang public relations harus mempunyai statemen pers. Statemen dn acuan public relations yang dapat dijadikan acuan public reltons ketika menjalankan komunikasi dengan pers(darmasturi, 2007: 133) yaitu:
  1. 1.     Tidak mengeluarkan berita yang bersifat negatif
  1. 2.      Tidak menyebarluaskan publkasi yang tidak menguntungkan
  1. 3.      Tidak menghadirkan statement yang memungkinkan dapat menimbulkan missunderstanding, konotatif, kontroversial dan polemik
  1. 4.      Mengungkapkan pesan yang secara terbuka
Penjelasan di atas, dapat kita ketahui yang menjadi penekanan dalam, etika public reltions dengan pihak eksternal adalah kejujuran dari setiap informasi yang diberikan oleh public reltions terhadap audiens atau khalayak(Darmastuti, 2007: 134). Fenomena yang terjadi sering kali bertolak belakang dengan teori-teori yang ada. Banyak kasusu yang kenyataannya tidak sesuai dengan opini-opini publik.
Tidak hanya dalam kemahiran komunikasi yang efektif saja, tapi dalam pengambilan keputusn juga harus diperhatikan serta dapat menangani opini-opini publik. Permasalahan masalah oleh anderson(dalam buku teori pembuatan keputusan, 2006: 1) mendefinisikan sebagai proses yang diawali dengan pengamatan perbedaan di antara keadaan aktual dengan keadaan yang diingikan, untuk kemudian dilanjutkan degan melakukan langkah untuk memperkecil atau menghilangkan perbedaan tersebut. Menurut Anderson(basyaib, 2006: 2), pemecahan masalah terdiri dari tujuh langkah yaitu:
1.      Pengenalan dan pendifinisikan permasalahan
2.      Penentuan sejumlah solusi alternatif
3.      Penentuan kereteria yang akan digunakan dalam mengevaluasi solusi alternatif
4.      Evaluasi solusi alternatif
5.      Pemilihan sebuah solusi alternatif
6.      Implementasi solusi alternantif terpilih dan,
7.      Evaluasi hasil yang diperoleh untuk menentukan diperolehnya solusi yang memuaskan.
Selanjutnya seorang humas harus bisa menanggapi opini-opini publik. Istilah opini publik sebagai terjemahan dari bahasa inggris public oponion, yang dimasyrkat kita kenal dengan istilah pendapat umum, telah disinggung berulang kali dalam pembahasan di muka(efendy, 2001: 85). Permasalahan akan timbul apabila opini itu menjadi opini publik (public opinion), menyangkut orang banyak karena berkaitan dengan kepentngan orang banyak(efendy, 2002: 87).
Contoh kasus Penerbangan MH370 milik Malaysia Airlines hilang pada 8 Maret 2014 dini hari. Pesawat yang melayani rute Kuala Lumpur-Beijing ini membawa 239 penumpang dan awak, yang lebih dari separuhnya merupakan warga negara China. Hilangnya pesawat Boeing 777-200ER dengan nomor penerbangan MH370 memiliki dampak yang dramatis bagi perusahaan malaysia airlines serta pemerintahan malaysia. Banyak opini publik mengenai kasusu ini, diantaranya dari pihak pemerintah (perdana mentri, Plt Menteri Transportasi Malaysia),  masyarakat (korban) dan para ahli penerbangan.
perusahaan Malaysia Airlines merupakan maskapai pelat merah dengan 69 persen sahamnya adalah milik Pemerintah Malaysia. Pada konferensi pers, Kamis, Menteri Pertahanan yang juga adalah Plt Menteri Transportasi Malaysia, Hishamuddin Hussein, menyatakan, pemerintah tak akan lagi memberikan bantuan keuangan lebih lanjut.
Analisis penerbangan dari endau analytics yang berbasis di malaysia shukor yusof menyatakan "Saya tidak berharap melihat perubahan apa pun. Kemauan politik untuk mengubah tidak ada. Saya yakin maskapai ini akan mencari alasan untuk menjelaskan mereka kalah. Yng mana insiden MH370 bisa menjadi amunis bagi pemerintahan perdana menteri Najib Razak untuk mendesak reformasi atau perubahan malaysia airlines.
Mengapa demkian, karena peristiwa malaysia airlines MH370 memberikan tantangan besar dalam lingkungan yang sudah penuh tantangan, imbuh Mohshin. Para analis menyalahkan manajemen yang buruk, tenaga kerja yang membengkak, serikat pekerja yang terlalu kuat, dan persaingan industri yang ketat sebagai masalah utama Malaysia Airlines.
Para keluarga korban yang menuntut untuk mengembalikan keluarga mereka. Korban pesawat yang dari beberapa negara, dari cina, dan  indonesia. Pemerntah malaysia belakangan ini kerap diprotes warga china karena dinilai lamban dan memberikan informasi yang tidak jelas. Pemerintahan china mengecam cara malaysia menangani kasus ini, namun sikapnya terlihat melunak mengingat tidak semua informasi sensitif dapat dikeluarkan ke publik. Pemerintahan malaysia di anggap lamban dan berbelit-belit dalam menangani kasusu hilangnya pesawat malaysia airlines.
Seorang analisis bernama tom allard, editor bidang domestik media tersebut menuliskan dan merangkum kejanggalan dan informasi dari beberapa negara yang dianggap telat disampaikan. ini merupakan salah satu hambatan dalam proses pencarian pesawat yang sampai sekarang belum membuahkan hasil hingga saat ini.
Ketidakjelasan informasi pertama dari malaysia, yang mana merupakan negara asal maskapai dari malaysa airlines yang terkena musibah. Mlysia di kecam karena dianggap salah mengambil keputusan. Hal ini terkait dengan informasi yang mengatakan bahwa pesawat dengan nomor penerbangan MH370 ternyata berbelok arah. Pemerintahan malaysia mengumumkan psawat berbelok arah sekitar pukul 02.15 waktu setempat.
Pesawat malaysia airlines merupakan maskapai yang 69 persen sahamnya adalah milik Pemerintah Malaysia. Sehingga kasusu ini masih ada campur tangan oleh pemerintah, dan keputusan pemerintah dan perusahaan digolongkan dalam keputusan bersama bukan personal. Dari kasus ini jelas bahwa permasalahan telah menghadirkan tujuan yang saling menguntungkan, karena kasus ini membawa nama negara malaysia di kalangan publik.
Pemerintah malaysia berupaya dalam menangani kasusu ini, hingga banyak negara-negara yang mencoba membantu mencari pesawat ini, tapi hasilnya nihil dan banyak bermunculan teori-teori yang berpendapat mengenai hilangnya pesawat malaysia airlines MH370. Hingga sampai negara yang sering disebut dengan negara jiran itu dihujani oleh beberapa kritkan pedas dari khalayak atau publik. Pemerintah malaysia di anggap tidak mampu menangani kasus ini, dan hingga kini pemerintah malaysia belum juga bisa menjelaskan penyebab dan di mana pesawat yang membawa 239 penumpang itu berada.
Berdasarkan informasi ini, hampir semua negara memberitakan secara serentak dan hampir semua media massa di negara bersangkutan seperti malaysia, cina, australia dan indonesia memberitakannya sebagai berita utama. Kasusu ini menjadi perbincangan hangat dikalangan khalayak masyrakat. Walau menyedihkan, karena tidak ada kejelasan mengapa dan dimana keberadaan pesawat ini. Malaysia dianggap memberikan informasi bohong.
Kasusu ini merupakan satu contoh tindakan komunikasi yang menyesatkan bagi komunikan, dan publik khususnya bagi para keluarga korban yang berasal dari negara lain. Pesan yang disampaikan hanya berdasarkan teori-teori yang berifat prediksi dan analisis yang membesar-besarkan fenomena saja. Ini menandakan bahwa seorang publc relations ataupun hummas didalam pemerintahan dan perusahaan malaysia kurang menerapkan beberpa statement dan acuan dalam kasusu ini.
Hubungan masyarakat pemerintah di klasifikasikan humas menjadi humas pemerintahan pusat (central government) dan humas pemerintahan daerah (local government). Yang mana keduanya mempunyai tugas masing-masing dan mempunyai peran yang saling berkaitan sesuai dengan klasifikasi humas.
Humas pemerintahan memiliki dua tugas yaitu pertama menyebarluaskan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan, perencnaan, dan hasil yang telah di dicapai dan yang kedua menerangkan, dan mendidik publik mengenai perundang-undangan, peraturn-peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari. adapun tugas lainnya yaitu menasehati pimpinan departemen dalam hubungannya dengan reaksi atau tanggapan publik terhadap kebijaksanaan yang dijalankan.
Untuk mennaggap permasalahan ini maka di butuhkan penanganan khusus dan dibutuhkan beberapa waktu dan proses untuk menangani kasusu ini. Penulis menganalisis bagaimana seorang humas ataupun pihak pemerintah harus bertindak dan berfikir peka terhaap kasusu ini.
Dengan melihat kasus ini maka seorang humas bertindak untuk memperkecil opini-opini publik. Seorang humas harus mengetahuiapa etika-etika dalam kehumasan sebelum mengambil tindakan dalam penyampaian informasi agar tetap terjalin anatara perusahaan dengan pemerintah dan pemerintah dengan publik atau masyrakat
Humas pemerintahan pusat ditentukan oleh sistem pemerintahan yang bersangkutan. Demikian Sam Black (dalam buku hubungan masyarakat, 2002: 38) pengorganisasian dan mekanisme kerja humas pemerntahan pusat sudah tentu tidak mungkin sama antar negara yang satu dengan negra lainnya.
Di malaysia dengan sistem pemerintahan parlementer yang mana kepala negara dipegang oleh yang dipertuan Agong, Ia dipilh setap 5 tahun oleh sebuah lembaga bernama conference of ruler Kepala negara berwenang mengangkat perdana menteri (PM). Di  malaysia peran humas sangat penting, walau malaysia mempunyai ciri tersendiri dalam mengelola kehumasan.
Public relations di malaysia sangat membantu dalam partisipasi masyarakat untuk menjmin keberhasilan pelaksanaan semua progrm pemerintahan. Yang mana public relatons telah membantu negara malaysia untuk menanamkan harmoni dan kesatuan antara ras atau kelompok etnis. Contoh kampanye yang berhubungan dengan masyrakat yang telah diselenggarakan oleh PR ini adalah Program Civic, Civic dan temu Hari Civic. Mereka bekerja keras untuk memberikan publisitas dengan peran dan fungsi PR dan lembaga pemerintah yang didirikan.
Swasta perusahaan publc relations di malaysia dia antaranya terdapat Rantau PR yang menawarkan pelayanan mula dari rencana strategi dan kampanye publik untuk menulis dan media layanan umum. Dengan memegang perusahaan dan komunikasi pemerintah, pelatihan media, manajemen acara dan jasa serta hubungan masyrakat dalam konferensi, seminar dan pameran.
Rantau PR adalah anggota relations asosiasi malaysia (PRCAM) layanan yang ditwarkan oleh rantau PR dapat dibagi menjadi empat yaitu: 
1.      PR corporate, seorang humas yang menciptakan dan mempertahankan citra yang kuat dan stabil dan positif untuk mendefinisikan persepsi publik perusahaan dan menangani krisis managemen.

2.    Pameran PR, yang dimaksud yaitu ketika sebuah perusahaan akan mengadakan pameran, seminar, dan konferensi seorang humas harus mampu memiliki pengalaman dalam mengorganisir pada paparan media terkait dengan acara tersebut. 
3.  PR gaya hidup, kegiatan seorang humas mengkampanyekan publisitas seperti untuk kecntikan, kosmetik, fashion, home furnishing, olahraga, dan kesehatan klen, untuk sadar memanfaatkan perpaduan dari hubungan masyrakat, promosi silang, acara menarik, penempatan produk dan publikasi situs WEB.
 4.      Teknologi PR, kegiatan seorang humas yang harus mampu melayani berbagai industri dan klie teknologi dalam jaringan, nternet-pasar terkait, perangkat lunak, keamanan, CRM, aplikasi, ERP, pendidikn, telekomunikasi dan gaya hidup digital.
ini merupakan sistem kehumasan didalam sebuah pemerintahan malaysia, tapi didalam setiap sistem kehumasan diberbagai negara tetap saja seorang humas harus mengerti kode etik profesi sebagai public relations.
Hubungan masyrakat pemerintahan daerah sama dengan humas pemerintahan pusat dalam hal pengorganisasin dan mekanisme kerja. Bedanya hanya dalam ruang lingkup, tergantung bagaiman keadaan geografis dari sebuah negara tersebut. Malaysia adalah negara yang tidak berkepulauan tapi mempunyai wlayah yang terpisah oleh lautan sehingga


PENUTUP
Setiap perusahaan pastinya dihadapi oleh permasalahan khalayak atau publik intern dan ekstern seperti kasusu hlangnya pesawat malaysia arlines. Seringkali masalah ini muncul dari khalayak ekstern, karena kuarangnya komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan khalayak ekstern. Dengan begitu seorang public relations atau hummas harus banyak mengetahui tentang khalayak yang dituju (target audience) secara terperinci agar tercapainya komunikasi yang efektif. Untuk dapat terjalin komunikasi yang efektif maka seorang public relations atau hummas harus menjadi seorang komunikator yang handal.
Menurut willbur Schram (dalam buku etika PR dan E-PR, 2007: 107) Komunkator yang handal haruslah mempersapkandiri dengan berusaha mengenali khalayak atau audience-nya supaya pesan yang disampaikan dapat ditanggapi. Oleh karena itu ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan agar pesan yang dikrim dapat mengenai sasaran, yaitu pesan harus dirancang sedemikian rupa, pesan yang digunakan, menggunakan lambang-lambang yang dimengerti oleh komunikan, pesan yang disampaikan dapat memenuhi kebutuhan komunikan serta memberikan saran, dan pesan yang disampaikan berupa saran yang memberikan suatu solusi atau jalan keluar.
Selain melakukan komunikasi yang efektif, seorang humas harus bisa memperkecil permasalahan-permasalah opini-opini dari khalayak publik. Dengan melihat statement serta langkah-langkah dalam penilaian pengambilan keputusan. Humas juga harus berwawasan yang luas agar mengerti batasan-batasan dalam penyampaian informasi kepada publik.
Meski cara pemerintah malaysia menangani krisis ini cukup ceroboh, perlu kita pahami bahwa kasusu ini merupakan insiden aneh dalam sejarah penerbangan sipil. Opini publik juga seharusnya menyalahkan otoritas malaysia secara sengaja menutupi informasi karena tidak adanya bukti yang kuat.
Kasusu ini dapat menjadi pelajaran bagi para generasi public relation atau humas di negara lainnya, khususnya untuk negara tercinta ini yaitu negara indonesia. Bahwa Seorang hummas harus mampu mengatasi opini-opini khalayak atau publik agar tetap terjalin nama baik antara masyarakat dengan pemerintah dengan memberikan informasi yang benar serta dengan cara berkomunikasi yang efektif. Suatu perusahaan baik instansi swasta maupun perusahaan pemerintah, harus mempunyai kesadaran bahwa keberadaannya tidak lepas dari keberadaan keberadaan lembaga-lembaga lain, masyrakat, pemerintah maupun khalayak intern (karyawan).

Daftar pustaka
Effendy, onong uchjana. 2002. Hubungan masyarakat:suatu studi komunikasi. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
Herlambang, susatyo. 2010. Public relations and customer service. Yogyakarta: penerbit Gosyen Publishing.
Darmastuti, rini. 2007. Etika PR dan E-PR. Yogyakarta: penerbit Gava Media.
Assegaff, H Dja’far. 1982. Hubungn masyrakat dalam praktek. Jakarta timur: Ghalia Indonesia
Indrasafitri, diana. 2008. Bekerja sebagai public relations. Erlangga group: gelora aksara pratama
Basyaib, fachmi. 2006. Teori pembuatan keputusan. Jakarta: PT Grasindo
http://news.detik.com/indeksfokus/1478/pesawat-malaysia-airlines-hilang diakses pada tanggal 11 juni 2014 pukul 22.00 WIB

 
 sekian dan terimakasih
semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua :)